Waktu Baca : 3 minutes
Masa kampanye telah menguras energi besar, memaksa beberapa aktor politik melakukan berbagai upaya menggiring opini pemilih pada kandidat yang didukungnya. Semua itu terlihat jelas baik dalam  debat kandidat, slogan di alat peraga kampanye, pola kampanye yang di terapkan sampai dengan upaya penanaman ideologi perjuangan dan kedaerahan.
Masa kampanye sendiri telah mampu melibatkan beberapa publik figur baik ulama, artis, tokoh daerah dan nasional berpartisipasi dalam kampanye dari tim pemenangan kandidat. Saling klaim pengaruh ulama, migrasi politik baik partai maupun relawan sudah lumrah adanya. Dosa politik dari siapapun yang terpilih sebagai pemimpin Aceh kedepan tidak bisa ditimpakan pada rekomendasi dari ulama secara personal, namun migrasi politik dalam perjuangan tim pemenangan kandidat tetap akan diklaim sebagai sebuah pengkhianatan bagi pendukung kandidat dengan alasan apapun. Dalam masa inilah komunikasi politik menjadi sangat vital.
Komunikasi politik sejogyanya menyampaikan maksud dan tujuan agar pesan pesan politik yang benar dapat diterima, meluruskan fakta pada klarifikasi isu dan juga memainkan logika pemilih dengan fakta faktual dan sejarah masa lalu.  Indikator Komunikasi politik kandidat telah berhasil dapat dilihat dari sampainya pesan pada dua jenis kekuatan pemilih.
Yang pertama, kekuatan pemilih dunia maya berupa viralnya hastag “bek panik”. Bek panik menjadi slogan dalam moment pilkada Aceh sebagai bentuk satire pada lawan politik dalam menyikapi keadaan terkini.  Produktivitas komunikasi politik berupa sentilan dan propaganda bisa berupa tulisan berita yang menyudutkan, status media sosial yang menohok lawan politik bahkan hasil survei pesanan, membuat pemain ataupun aktor aktor politik sangat kreativ dalam mendramatisir dan menyitir kata kata sehingga bahasa yang disodorkan tidak bisa ditolak dan memaksa rakyat menelan mentah mentah fakta yang disodorkan sebagai kebenaran .
.Menjadi viralnya  “bek panik” menjadikan lawan tidak lagi melawan dan meruntuhkan argumentasi pembelaan dari lawan,  reproduksi berulang dari pengguna internet, baik pengguna media sosial atau pembaca media online, menjadi pembuktian atas kekuatan kandidat sendiri dalam memainkan media.
Yang kedua adalah kekuatan pemilih dunia nyata yang dikenal dengan silent majority. silent majority adalah pemilih yang belum menyatakan sikap dan menentukan pilihan,  masih menjadi mengambang, bukan apatis namun lebih kepada belum mendapat informasi dan mengenal profil dan program yang ditawarkan kandidat,  dan menurut hemat penulis silent majority di Aceh adalah pemilih dalam katagori buta internet.
Dalam konteks pilkada Aceh, dari survei yang dipresentasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) yang bekerja sama dengan Lembaga Polling Indonesia tercatat sekitar 86,3 juta orang atau 65 persen dari angkat total pengguna internet berada di pulau Jawa. Sedangkan sisanya adalah 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera, 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi, 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan, 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB. 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua. (Modusaceh.co, 24/10/2016)
Jumlah penduduk pulau Sumatra sebesar 50,3 juta maka persentase penduduk yang melek internetnya sebesar 41,1 persen dan bila di hitung secara rata rata maka rakyat Aceh yang sudah melek internet dari 5,09 juta (jumlah penduduk Aceh) didapat sebesar 2,09 juta. Jika persentase melek internet tersebut  di estimasi dari jumlah daftar pemilih tetap Aceh tahun 2017 (3.431.582) maka ada 1,411 juta pemilih melek internet, dan sisanya adalah perkiraan kasar jumlah silent majority di Aceh yaitu sebesar 2.020 juta pemilih.
 Jika estimasi di atas memenuhi syarat maka besarnya silent majority di pilkada Aceh harus menjadi sasaran prioritas dari komunikasi politik kandidat calon gubernur Aceh dalam masa kampanye. Sehingga sungguh tepat statement berikut “musuh terbesar dari pilkada Aceh sebenarnya bukan kandidat lawan politik tapi rakyat Aceh yang belum tahu.   
Belum taunya rakyat sesungguhnya terlahir dari sikap tidak mau tahu dan tidak ingin tahu pada perkembangan sosial politik khususnya Aceh bukan karena rakyat Aceh bodoh. Alasan utama dari fenomena ini sebenarnya karena rakyat sendiri sudah jenuh dan bahkan mendekati “muak” dengan janji manis politisi, terlalu banyak romantika busuk yang bermain, mulai dari kepentingan partai politik maupun kepentingan pribadi. Setiap moment pilkada rakyat Aceh selalu disuguhkan drama penuh intrik, adegan kekerasan dan pencitraan palsu dari kandidat terutama dari aktor aktor politik.
Dari pengalaman beberapa moment pilkada yang sudah berlangsung, dapat dicermati bahwasanya rakyat Aceh masih butuh waktu mencapai tingkat kedewasaan dalam berpolitik, hal ini dibuktikan dengan aksi anarkis dan eskalasi konflik antar tim pemenangan kandidat masih tinggi. Penambahan pasukan pengamanan pilkada Aceh menjadi sebuah keharusan dan deklarasi damai pilkada hanya menjadi seremonial dari penyelenggara pemilu.

Terlalu naif bila mengatakan tidak ada kandidat yang layak dan pantas sebagai pemimpin Aceh kedepan. Kandidat yang mampu menyampaikan komunikasi politik yang efektif,  penulis yakini sebagai pemenang pilkada Aceh kali ini dan  pilkada kali ini rakyat Aceh jauh lebih cerdas, bukan hanya dalam menentukan pilihan namun juga cerdas dalam sikap menjaga keharmonisan sosial. Pembuktian sesungguhnya tetap ada pada hari pencoblosan dimana rakyat akan memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan untuk Aceh lebih baik.   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *