Waktu Baca : 3 minutes
Dalam sebulan ini, ada tiga pernyataan (mereka menyebutnya kritikan), yang hadir di medsos Facebook dan Media Online tentang Negeri Breuh Sigupai, Laksana burung Kutilang, kicauannya sangat memprovokasi dan terasa mengganggu. 
Mengutip dari http://www.kicaumania.or.id, kelebihan burung kutilang adalah volume kencang, dengan gaya kicauan aktraktif, serta rajin ngoceh, dan ternyata sangat peka dengan perubahan lingkungan, kekurangannya hanya suara yang menoton dan kurang bisa menganseremen ulang lagu.
Tulisan dibawah ini adalah komentar pribadi terhadap kicauan yang menjadi trending Topik tentang Pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya yang masih dibawah 100 hari kerja dari Bupati dan Wabup Abdya Terpilih,  Bapak Akmal Ibrahim dan Muslizar MT. 
1. Kicauan tentang Medsos.



sumber : http://liputanrakyat.com/2017/09/10/dinilai-sibuk-dengan-status-di-sosmed-akmal-ibrahim-disarankan-mahasiwa-fokus-bangun-abdya/
Komentar :
Mereka mereka yg menyorot keaktifan pemimpin di medsos sebagai sebuah bentuk kelalaian adalah sebuah kesalahan fatal.

Dalam konsep pradigma kritis, mereka tidak mampu melihat sisi transformatifnya. Kesalahan fatal lainnya adalah dari sisi analis pendekatan mereka yg masih tahap psiko sosial, kesadaran semu dari persepsi umum bahwa medsos itu melalaikan. Sedangkan status status dari bupati dan wabup justru sebagai sebagai salah satu jalan memutus informasi yg tidak sampai kepada masyarakat luas. 
Wajar bila melihat status dari ippelmadya masih dalam tahap belajar kritis, tapi jadi kurang ajar bila paguyuban ippelmabdya yg masih butuh koordinasi dengan pemda menjadi alat dari untuk mengkritisi pemerintah, Kritiknya tidak lebih dari logika pincang.


2. Tanggapan Anas Bidin Nyak Seh terhadap Pernyataan Ketua Ippelmabdya

Komentar :
Ketika  satu pihak dinilai menghadirkan pernyataan dengan logika yang pincang maka, pembelaan berupa premis premis yang mencoba membenarkan logika akan tertolak dengan sendirinya, sehingga suara suara yang muncul kemudian hanyalah suara suara sumbang (fals), dan adu argumentasi bukan diranah intelektual tapi hanya sebagai sebuah debat kusir, tidak lagi memuaskan kedua belah pihak dan tak ada solusi, melainkan menjadi catatan kecil saja.
3. Status Fb dari Immawan Masrian PutraPasie Raja tentang Abdya sebagai Kabupaten Penyamun
Status tersebut mendapat reaksi keras dari masyarat Abdya dari berbagai elemen. Baca :
http://mediaaceh.co/2017/09/18/29544/dinilai-menghina-kabupaten-abdya-ketua-imm-terancam-dipolisikan.
Komentar :
Sebagai Ketua IMM, menganalogikan sebuah perangkat daerah dengan sebutan penyamun, itu jelas sebagai upaya menjatuhkan kewibaan pemerintahan yang sah, karena secara makna leksikal penyamun adalah orang yang merampas dan merampok. Pernyataan seperti ini harus disertai dengan bukti bukti secara hukum, bahwasanya ada korban yang telah dirampas hak haknya oleh pelaku dalam Kabupaten.

Penyebutan selanjutnya adalah kabupatennya sebagai penyamun, dimana pemerintah daerahnya telah diposisikan sebagai subjek sebagai penyamun, sehingga ada tuduhan terhadap tindakan kejahatan perampokan dan perampasan pemda terhadap rakyatnya, sumber daya dan masyarakat kabupaten tetangga atau teritorial lain.

Sungguh disayangkan, pernyataan ketua IMM Abdya ini adalah pernyataan tanpa bukti dan hanya meraba logika, sama sekali tidak menyentuh konteks Aceh Barat Dayanya.

Secara intelektualitas pernyataan itu adalah pernyataan buta, karena penyebutan para penyamun dan kabupaten penyamun tersebut mengindasikan Kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana secara sosial pernyataan tersebut  menyakiti masyarakat Abdya secara keseluruhan dan termasuk dalam kategori ujaran kebencian.

Sebagai pengguna Medsos,  Immawan Masrian PutraPasie Raja,  terindikasi tuna aksara, karena tulisan statusnya  tidak sesuai dengan pendidikannya sebagai mahasiswa, dan tidak membaca UU ITE, yang mengaju pada pasal 28 Ayat 2 tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat, sebagaimana hukuman penjara 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 
#Burungkutilangberbunyi 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *