Kesalahan Umum Pelaksanaan Swakelola di SKPK

Serial Birokrasi 04
0
2
Tahapan Swakelola
Reading Time: 3 minutes

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam tulisan serial birokrasi kali ini, kita akan membahas Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola.

Sebelum kita masuk pada pokok persoalan, perlu kita pahami bersama gambaran umum pengelolaan anggaran di Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana ada dua struktur yang selalu beririsan yaitu Struktur Pengelola Keuangan dan Struktur PBJ.

Dari Struktur Pengelola Keuangan  lahir istilah, Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan dari Stuktur PBJ lahir sebutan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Tim Swakelola, Pejabat Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)/.*

Irisan Hubungan PA, PPTK dan PPK  dapat dilihat pada Gambar di bawah :

PA, PPTK, PPK

Sumber : https.aishamunim.wordpress.com

Sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), PBJ yang meliputi barang, kontruksi, Jasa Konsultansi dan jasa lainnnya dilaksanakan dengan cara Swakelola dan atau Penyedia (pasal 3).

Khusus tentang swakelola, aturan nya dapat dipelajari pada Perlem LKPP No 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Dalam pelaksanaan PBJ Swakelola ada beberapa yang kurang tepat dalam pelaksanaan di SKPK.

Dalam aturan terbaru PBJ,  sudah sangat jelas disebutkan PBJ melalui Swakelola dapat dilakukan dengan 4 tipe, perhatikan Gambar di bawah :

4 tipe swakelola

Sumber : https://www.pengadaan.web.id/

Jenis Barang/Jasa yang diadakan melalui Swakelola dapat dilihat pada Lampiran I Perlem LKPP No 8 Tahun 2018 di point 1.5.

Contoh kasus yang sering terjadi adalah pemahaman yang salah kaprah terkait semua kegiatan non phisik yang dikerjakan instansi sendiri adalah swakelola termasuk dengan sub rimcian belanja barang dan jasa di dalamnya. Sehingga yang terjadi, PPTK menjadi pelaksana keseluruhan kegiatan.

Detailnya, sub rincian kegiatan swakelola, seperti kebutuhan ATK, belanja seminar kit dan Makan Minum seharusnya masuk kedalam pengadaan barang melalui penyedia, sehingga ada peran Pejabat Pengadaan dan PPK yang tidak boleh dikesampingkan.

Hal ini disebut Penyedia dalam swakelola dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mengakomodir hal ini.

Kesalahan umum lainnya yang terjadi adalah tidak dimuatnya susunan Tim Swakelola dalam surat Keputusan dari Pengguna Anggaran. padahal Tim Swakelola tersusun atas Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.

Umumnya Penetapan SK dari Kegiatan Swakelola ditetapkan hanya berdasarkan Standar Bea Masukan yang dimuat dalam Rincian Belanja Pegawai yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua/wakil ketua, dan Anggota.

Kesalahan umum ini terjadi di hampir semua SKPD karena kebiasaan dan sudah seharusnya secara administrasi ditertibkan agar tidak melanggar aturan hukum PBJ secara swakelola.

Demikianlah dua kesalahan umum terkait pelaksanaan swakelola di SKPK, dan semoga tulisan ini bisa bermamfaat.

Untuk pembahasan lebih spesifik mengenai penyedia dalam swakelola, Insya Allah akan kita muat dalam tulisan berikutnya.

Wasalam.

Referensi :

* PjPHP/PPHP berubah tugasnya dari Memeriksa Hasil Pekerjaan, Menerima dan Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan menjadi Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA.

  • Pj PHP untuk Pekerjaan dengan nilai sampai 200 juta
  • PPHP untuk Pekerjaan di atas 200 juta

Leave a reply

Artikel Lainnya