Waktu Baca : 3 minutes


Rapat Pleno rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara calon gubernur/wakil gubernur Aceh oleh KIP Aceh telah selesai dilaksanakan. Pasangan calon gubernur Aceh nomor urut 6, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai pemenang. Kemenangan ini tentu disambut dengan suka cita dari seluruh elemen dan unsur yang terlibat dalam tim pemenangan dan secara umum rakyat merasa bersyukur karena pilkada Aceh kali ini berjalan damai.

Perjuangan dan komunikasi politik telah tersampaikan dengan baik. Bagi rakyat yang memilih dan memberi dukungan kepada pasangan ini tentu saja pantas bergembira karena kemenangan ini bukan hanya bagi mereka namun juga bagi rakyat Aceh keseluruhan karena telah mendapat pemimpin dari putra putra Aceh terbaik.

Analisis Politik dari para pengamat bermunculan, ada yang melihat dari lumbung suara berdasarkan daerah kelahiran asal kandidat, dari sisi pemain politik yang disusupkan kepada tim kandidat lain, sampai dengan strategi memecah suara pemilih ideologi dari basis Partai Aceh sampai dengan cara kampanye akbar yang mampu menghadirkan massa dalam jumlah besar dengan menghadirkan ulama, artis dan politisi nasional.

Kesemua analisis politik yang dikemukakan menjadi satu catatan sendiri dalam proses demokrasi dalam peningkatan pendidikan politik untuk Rakyat. Tahapan pilkada hanya menunggu pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Pemimpin baru dengan harapan baru bersiap diri mengemban tugas dan amanah dari rakyat Aceh.

Pemimpin Aceh kedepan tentu saja dihadapkan dengan beberapa tantangan besar yang harus diselesaikan, dimana salah satunya adalah besarnya akumulasi suara rakyat dari kandidat gubernur yang kalah. Butuh jiwa besar untuk merangkul mereka yang berbeda dalam pandangan politik namun potensial dan seide dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Perbedaan pilihan rakyat telah menjadi sebuah rahmat, ketika mereka mereka yang “berseberangan” namun punya kapasitas keilmuan dilibatkan dalam merumuskan visi dan misi pemimpin terpilih kedalam dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

RPJMA tahun 2017-2022 diharapkan mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat di level Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sebagai dokumen yang lebih berorientasi pada hasil. Lebih jauhnya RPJMA mampu mewujudkan visi pembangunan Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yaitu Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera.

Mewujudkan visi tersebut adalah tanggung jawab besar terhadap amanah kepemimpinan, rakyat aceh bersiap menunggu bukti dari janji masa kampanye kandidat dengan kebijakan pembangunan berpihak pada rakyat sehingga slogan ‘melanjutkan yang tertunda’ bukan sekedar wacana.

Sebab akibat kebijakan pembangunan daerah tentu saja punya dampak besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari hari. Peningkatan taraf hidup sebagai kata lain dari sejahtera merupakan impian kita bersama.

Kebijakan pemerintah daerah dalam teori pembangunan ekonomi punya pengaruh besar dalam proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu, dimana pendapatan riil masyarakat semakin turun karena membayar sejumlah barang dan jasa yang lebih tinggi untuk barang dan jasa yang sama.

Beredarnya uang hanya dilingkaran kekuasaan, tidak sejalannya perencanaan pembangunan yang telah disusun dengan implementasi di lapangan, serta deal politik antara eksekutif dan legislatif dalam penganggaran belanja daerah yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan rakyat adalah beberapa isu  yang perlu diklarifikasi kebenarannya, apakah faktor faktor punya andil dalam merubah perekonomian rakyat Aceh kearah yang lebih baik.

Belajar dari Keterpurukan, Rakyat Aceh jelas butuh Pemimpin yang bukan sekedar politisi tapi manusia politik. Budiman Sudjatmiko, Anggota DPR RI dari PDIP mengatakan penguasa lahir dari proses politik. Pemimpin yang baik haruslah seorang manusia politik, bukan politisi. Seorang manusia politik, adalah orang yang mencintai dan mereproduksi ide, punya empati yang besar terhadap rakyat jelata, punya tradisi berorganisasi, dan punya hasrat berkuasa. Sementara politisi, hanya punya hasrat berkuasa tanpa dibarengi oleh reproduksi ide dan empati kepada rakyat, (www. Tribunnews.com, 4/12/2014).

Terpilihnya Irwandi Yusuf (mantan gubernur Aceh periode 2007-2012 dan ketua umum PNA) serta Nova Iriansyah (anggota DPR RI dan mantan ketua Umum partai Demokrat provinsi Aceh) telah membuktikan kemampuan komunikasi politik mereka dalam bentuk #salamJKA dan #pilkadahalal tersampaikan dengan baik di tingkat silent majority. Hasil ini telah memberikan mereka keunggulan suara di 14 daerah dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Dengan pencapaian ini mereka berdua jelas bukan sekedar politisi handal tapi telah menjadi manusia politik.

Menjadi manusia politik selanjutnya adalah menunaikan janji janji yang telah disampaikan. Dalam hal ini Gubernur dan wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 tidak sekedar menjadi pemimpin dari 850 ribu rakyat aceh yang memberikan suaranya namun pemimpin dari 5jt rakyat Aceh selama 5 tahun kedepan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *