Waktu Baca : 3 minutes
Menantang maut. Itulah gambaran yang terlihat dari potret perjuangan dan pengorbanan anak anak bangsa dalam menuntut ilmu di Desa Cicaringin, Pedalaman Sumba (Sumba), Kampung Batu Busuk (Sumatra Barat), Desa Sanghiang Tanjung (Lebak Banten), Desa Suro-Plampungan (Boyolali), (asliindonesia.net, 2015). Kondisi memprihatinkan ini menghantam kesadaran pada sebuah pertanggungjawaban. Ironi dari akses pendidikan Indonesia menampar logika kita bukan lagi mempertanyakan siapa benar siapa salah, namun lebih kepada ada apa dengan akses Pendidikan kita.
Secara keseluruhan, Pemerintah telah mengambil peran besar untuk memperbaiki mutu Pendidikan di Indonesia dengan berbagai solusi pendekatan masalah pendidikan, Memasukkan pendidikan Informasi dan Teknologi dan pembelajaran bahasa asing di tingkat dasar, Kebijakan penyatuan pendidikan umum, agama dan muatan lokal sebagai entitas budaya bangsa dalam kurikulum Pendidikan, program beasiswa siswa tidak mampu dan berprestasi, wajib belajar sembilan tahun, Kartu Indonesia Pintar, Standarisasi nilai ujian akhir tingkat menengah dan umum, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan lain lain.
Sistem pendidikan
Selama ini sistem pendidikan ini terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan lahirnya PAUD, TK dan SMK, SMEA, STM dan SMU Plus, sebagai bentuk baru dari desain sistem pendidikan yang ada, tanpa merombak keseluruhan struktur. Namun tanpa kita sadari sistem Pendidikan kita sendiri selama ini telah menciderai keberagaman kecerdasan manusia, Mengapa ? Faktanya siswa dituntut untuk menjadi manusia yang banyak tahu bukan spesialisasi berdasarkan kategori kecerdasan manusia.
Sudah saatnya sistem pembangunan pendidikan Indonesia membutuhkan inovasi baru dari pemerintah selaku penanggung jawab, jika perlu revolusi pendidikan. Perlu adanya langkah tegas pemerintah dalam memangkas waktu menyediakan sumber daya manusia menghadapi persaingan global. Menyusun kurikulum padat orientasi ilmu terapan dilevel menengah dan umum, menyatukan Sekolah Menengah menjadi satu tingkat dalam kurun waktu 3-5 tahun sehingga di perguruan tinggi tidak ada lagi yang namanya mata kuliah umum.
Sementera itu menghilangkan dikotomi pendidikan berbasis agama dan umum sampai ke perguruan tinggi sudah sepatutnya dipertimbangkan. Karena ketika ini tetap dipertahankan, Generasi kita hanya terus menerus dipaksa menerima pemisahan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sebagai standar legalitas dari arti sebuah kelulusan dalam dunia kerja. Bukankah ilmu pengetahun berbasis agama lebih mampu menjawab pembangunan manusia itu sendiri ?
Akses Pendidikan.
Akses pendidikan yang meluas menjadikan penyebaran ilmu menyentuh pedesaan dan daerah terpencil, hal ini disebabkan luasnya wilayah koordinasi dalam kerangka sistem pendidikan di Indonesia dan ini adalah hambatan terbesar. Pemerintah sangat membutuhkan relawan relawan yang berdidikasi tinggi untuk pendidikan yang mampu menerobos keterbatasan cakupan kendali pemerintah daerah. Relawan yang mempunyai lembaga atau komunitas yang tidak terhalang oleh segala tetek bengek administrasi di lapisan administrasi pemerintahan namun langsung terkoneksi dengan pusat.
Pemerintah juga harus memberi ruang kebebasan dan bantuan donasi pada lembaga pendidikan swasta yang bergerak ke daerah tertinggal dari segi mutu pendidikannya, karena mereka adalah jaring laba laba pendidikan sekaligus mitra dari perluasan wewenang pemerintah di bidang pendidikan..
Akses pendidikan yang merata merupakan tindak lanjut dari prioritas dari akses terhadap ilmu dengan fasilitas dan peningkatan tenaga pendidik. Memperkerjakan tenaga lulusan sarjana dari berbagai disiplin ilmu lulusan perguruan tinggi dari daerah sendiri atau terdekat dengan kelas universal memuat program dan kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler sesuai dengan budaya lokal, atau kelas penguatan terhadap materi pembelajaran dengan indikator yang terukur dan tujuan pembelajaran yang jelas.
Murid dari kelas universal sendiri adalah mereka yang bersekolah dan yang putus sekolah. Memperkerjakan dan memberdayakan lulusan sarjana berbagai bidang ilmu oleh pemerintah pusat atau daerah adalah sebuah jalan dalam memperkecil penggangguran terdidik dimana penekanan utama mengarah lebih kepada pembangunan karakter sebagai anak bangsa.
Akses pendidikan yang berkeadilan adalah bentuk proporsional dari standar capaian mutu Pendidikan di berbagai tingkat daerah, disini perlu olah pikir dan kesetaraan kemampuaan siswa dan pendidik sehingga tidak ada lagi istilah keterbasan fasilitas dan kemampuan siswa. Mendidik siswa bukan hanya memberi ilmu pengetahuan untuk dipelajari, tapi juga mampu memberi batasan nilai dan norma hidup sehingga bukan melahirkan siswa yang berilmu namun juga beretika.
Menumbuhkan kesadaran masyarakat desa dan seluruh perangkat daerah dalam wilayah administratifnya untuk aktif dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan didik anak dalam skala desa dan kecamatan yang bersinergi dengan sekolah berupa kegiatan silaturahmi atau muhibah antar sekolah. Membentuk kelompok pemuda bangun desa adalah sebuah kebutuhan, dalam menciptakan pembelajaran pada anak-anak dan remaja berupa kegiatan-kegiatan positif baik bidang olahraga, seni dan budaya secara berkesinambungan, dan semua itu membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat baik secara moril dan materil.
Namun seiiring waktu, mendekati 72 tahun Indonesia merdeka, kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan. Akses Pendidikan yang meluas, merata dan berkeadilan hanya menjadi kalimat manis dalam program prioritas. Bagaimana bisa berubah bila kemampuan SDM di jajaran pemangku kebijakan, pelaksana, pegiat pendidikan masih belum benar benar mau intens dan proaktiv terhadap itu semua, sementara sistem pendidikan kita masih bergerak dalam status evolusi bukan revolusi.
tulisan ini sudah pernah di muat di indonesiana. 
klik link di bawah :
https://indonesiana.tempo.co/read/111054/2017/05/03/masrifithrian/dilema-akses-pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *