Is dit waar dat die vlak van staatsamptenare in Sabotage baie karies het? ?

Serial Birokrasi 03
0
15
transformasi Birokrasi
Leestyd: 5 minute

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

In die vorige reeks “Wees slim, wees 'n personeel”, ons beskryf die personeeldilemma wat die Implementeringsafdeling genoem word.

Nie-tegniese personeel (in die algemeen die veld van sekretariële en verslagdoeningsprogramme) gaan gereeld ongesiens, Kantooradministratiewe pligte lewer slegs 'n omgekeerde verband tussen werkslading en welsyn , jarang dilibatkan dalam kegiatan teknis karena ketidakpekaan PPTK dalam menyusun belanja pegawai dalam Rincian RKA, en daar word gehoop dat daar 'n kommer van meerderes is om met ondergeskiktes te begin deel.

Sebagai lanjutan beberapa problema diatas akan mengarah pada upaya pengembangan karies PNS itu sendiri, dan ini bisa dipelajari di UU No 5 Jaar 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian diturunkan melalui PP No 11 Jaar 2017 oor die bestuur van Staatsamptenare.

Dalam ketentuan umumnya Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam PP Manajemen PNS yang mulai berlaku tanggal 30 Maart 2017, mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Yang menarik untuk kita kaji adalah bagaimana pengembangan karir seorang PNS dengan sistem Merit.

***

Sistem Merit

Sistem Merit sudah dikenal sejak Dinasti Qin dan Han di Cina, diadopsi oleh pemerintah British India pada abad ke 17, kemudian menyebar ke eropa dan diterapkan di Amerika Serikat.

Indonesia menetapkan Sistem Merit dengan dasar rendahnya tingkat efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, maraknya Spoil system dalam manajemen PNS dimana jabatan diberikan kepada pejabat yang ada hubungannya dengan partai berkuasa serta tingginya tingkat pelanggaran atas netralitas PNS.

Secara umum sistem merit merupakan kebijakan dan Manajemen PNS dengan ciri ciri :

  1. Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif Menerapkan prinsip fairness.
  2. Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik.
  3. Manajemen SDM secara efektif dan efisien
  4. Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan semena-mena.

Mutasi, Promosi dan Jabatan.

Dalam PP No 11 Jaar 2017 tentang Manajemen PNS bab V Pasal 162, disebutkan Pengembangan Karier, Pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi merupakan Manajemen Karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.

Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN.

Bron : Slide Manajemen PNS oleh Suparman Atmadjaja.

Tata cara Pelaksanaan mutasi sudah termaktub dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Jaar 2019 Tanggal 5 April 2109 yang memuat kebutuhan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisi Beban Kerja (ABK) dan Permendagri No. 58 Jaar 2019 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi.

Mengenai Promosi maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui diantaranya adanya Kelompok Rencana Suksesi, Sistem Informasi ASN, Tim Penilai Kinerja PNS.

Apabila Kelompok Rencana Suksesi belum ada maka dapat dilakukan Seleksi Internal oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini PPK merupakan Pejabat negara dan di tingkat provinsi itu Gubernur/wakil Gubernur , di tingkat kabupaten kota itu Bupati/wakil bupati atau Walikota/wakil walikota.

Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Departement Administrasie (EN); b. Funksionele Departement (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Promosi Jabatan membutuhkan syarat Kompetensi Teknik, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standart kompetensi jabatan yang ditetapkan.

Khusus untuk jabatan Administrasi (Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana), untuk menduduki Jabatan Administrator (setingkat dengan Eselon III), maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki pengalaman pada jabatan pengawas (Setingkat dengan Eselon IV) paling singkat 3 (tiga) jaar.

Ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, PNS yang dipromosikan juga dituntut punya integritas dan moralitas yang baik.

Untuk Jabatan Tinggi Pratama (Setingkat Eselon II), yang sudah terpenuhi syarat dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif.

Namun sayangnya, menurut Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) in die jaar 2015, hasil kompetensi dan potensi pejabat tinggi Pratama dari 216 jabatan hanya mencapai 8,84 %, sedangkan kompetensi dan potensi rendah mencapai angka 48 %.

Baperjakat Sudah Tidak Berlaku

Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah, seperti tersebut dalam payung hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Jaar 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Jaar 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Dengan berlakunya PP No 11 Jaar 2017 oor die bestuur van Staatsamptenare, Bererapa Regulasi PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (artikel 362) dan salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Jaar 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Jaar 2002.

PP No 100 jaar 2000 tersebut merupakan payung hukum dari Baperjakat, sehingga dengan sendirinya Baperjakat sudah tidak berlaku.

***

Dengan adanya Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen PNS tentu mendorong Birokrasi untuk berubah dari Admistrasi Kepegawaian menuju Pembangunan Human Capital, namun dalam proses pelaksanaannya di daerah, Spoil System terjadi karena kebutuhan.

PNS yang seharusnya netral malah terkontaminasi dengan politik praktis, karena kebutuhan kandidat akan pemilih juga kebutuhan ASN dalam kesejahteraan, secara mindset jabatan dan pekerjaan akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan.

Bukan lagi rahasia, Jabatan Struktural dalam Pola Karier PNS berubah menjadi Jabatan Politik, tentu saja ini meresahkan karena menabrak banyak aturan dan penempatan yang tidak sesuai kompetensi.

Kondisi di berbagai daerah, lahirnya istilahorang dalam” en “lawan politikdalam birokrasi telah mengindikasikan Karier PNS tersabotase Politik disemua tingkat jabatan, biarpun ini sulit dibuktikan namun mudah ditemukan fakta faktanya.

Jika dikemudian hari, Jabatan karier PNS masih berselingkuh dengan politik maka reformasi birokrasi hanya pemanis bibir para birokrat.

uiteindelik, bagi siapapun yang ingin berkair di ASN, ya pintar pintarlah.

والله أعلمُ بالـصـواب

 

verwysing :

  • E-Book Komisi Aparatur Sipil Negara : Kartering en implementering van 'n merietestelsel in ASN-bestuur 2018 in die Ministerie, Nie-ministeriële regeringsinstellings, Provinsiale regering.
  • https://bkpsdm.bulelengkab.go.id/artikel/pengembangan-sistem-merit-dalam-kebijakan-dan-manajemen-sdm-70
  • https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/10/11/98307/masihkah-peran-baperjakat-dibutuhkan
  • PP No 11 Jaar 2017 Oor PNS-bestuur
  • BKN Regulasie No 5 Jaar 2019 Oor die prosedure vir die implementering van mutasies
  • https://slideplayer.info/slide/11822609/

 

 

 

Leave a reply

Artikel Lainnya