Waktu Baca : 2 minutes

April, bulan yang sangat membanggakan bagi Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut Abdya, sebagai bulan peringatan  HUT Aceh Barat Daya yang ke 15 tepatnya tanggal 10 April. Dalam bulan yang sama,  Abdya memperoleh  penghargaan prof. A. Majid Ibrahim dari Provinsi Aceh sebagai kabupaten dengan rencana kerja pemerintahan terbaik I untuk tahun 2017.  Sebuah Penghargaan tentu saja lahir dari pengakuan atas kelebihan.

Penghargaan terhadap dokumen perencaan sendiri secara lebih tinggi di tingkat Nasional adalah Anugerah Pangripta Nusantara yang di rancang oleh Dr. Max pohan, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas periode 2002-2007. Dengan tujuan mendorong pemerintah menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif , sinergis, terukur dan dapat dilaksanakan .

Untuk katagori kabupaten/kota ada dua katagori yaitu yaitu 1) Kabupaten/kota dengan Perencanaan Terbaik; dan 2) Kabupaten/kota dengan Perencanaan Inovatif. Kategori dengan Perencanaan Terbaik dinilai dengan menggunakan dua belas parameter, yaitu keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, proses perencanaan dari bawah (bottom up), proses perencanaan dari atas (top down), proses perencanaan teknokratik, proses perencanaan politik, inovasi proses dan program daerah, tampilan dan materi presentasi, dan kemampuan presentasi dan penugasan materi. (www.bappenas.go.id)

Penghargaan Sebagai Dokumen Perencanaan terbaik yang diperoleh Kabupaten Abdya tentu saja berkat kerja keras dari seluruh elemen masyarakat Abdya. Sebuah Hasil dari yang proses perbaikan yang terus menerus dilakukan.

Nilai lebih dari sisi perencanaan tentu saja harus di barengi dengan implementasi di lapangan, sehingga tidak sekedar menjadi dokumen pajangan namun arah dan fokus perencanaan, penguatan technical personel, dan pengawasan pembangunan tetap menjadi blue print dari pembanguanan berkelanjutan. sehingga tidak menjadi “planning trap”, sebuah istilah yang dikemukan oleh Dr. sofyan syahnur, seorang dosen ekonomi Unsyiah.

Perkembangan Intrik politik dan beda kepentingan di Abdya sendiri telah menciptakan sebuah pro dan kontra yang terlihat saling melemahkan bukan menguatkan, pembangunan PKS, Mesjid Agung, Umroh Haji, permasalahan biaya operasional hand traktor, serta pengosongan Asrama Abdya, serta isu isu lain yang berkembang dan kemudian tenggelam, membuat Rakyat sendiri bingung terhadap pemberitaan dan informasi yang simpang siur.

Proses pencitraan politik, pengalihan isu seharusnya tidak menjadi agenda utama ketika akhirnya itu nisbi, namun kritikus dan opisisi juga tidak melulu mencari celah kesalahan sebagai sebuah wacana yang perlu dikuatkan, karena hanya membuat rakyat semakin alergi dengan program dan  kegiatan yang dilakukan pemerintah kedepan. Terlebih lagi perubahan struktural pemangku kebijakan setiap masa pemerintahan yang baru, belum lagi sudah menjadi Rahasia umum, proyek pembangunan merupakan sebuah kontrak politik yang berorintasi pada “jatah’ kue pembangunan dengan fee dan paket paket pesanan.

 Kita terlalu sibuk mencari pembenaran dengan melawan isu dan stigma yang dibangun, sedangkan Rakyat hanya butuh kepastian dan harapan bahwa semoga besok Anak dan Isteri masih dapat makan. Berproses memang butuh sumbangsih ide dan pemikiran, namun niat tidak cukup untuk membuat perubahan, butuh tindak lanjut dengan implentasi sehingga dampak bisa kita evaluasi dan tentu saja menanam pembangunan kesadaran bahwa bersama saling menguatkan. Jika kebijakan sepihak terus berlanjut karena kekuasaan maka Abdya sejahtera hanya ada dalam dokumen.

Tulisan ini pernah di muat di Media Online Aceh Trend.
http://www.acehtrend.co/abdya-dalam-dokumen/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *